IDEA JATIM, MALANG – Universitas Brawijaya (UB) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Aula Gedung A Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UB, Rabu (26/8/2026). Kemitraan ini ditujukan untuk memperkuat layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi serta menjadikannya percontohan bagi lembaga publik lainnya.
Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Rektor UB Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi, Ketua KI Jatim beserta jajaran, serta 110 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB. Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Bidang Layanan Informasi Publik PPID UB Dr. Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si, mewakili PPID Utama UB Dr. Tri Wahyu Nugroho, S.P., M.Si.
Ketua KI Jawa Timur, A. Nur Amiruddin, S.Ag., M.M., menyatakan bahwa kolaborasi bersama UB sangat strategis untuk membumikan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, layanan informasi yang terbuka merupakan fondasi tata kelola lembaga yang menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
”Universitas Brawijaya kami pilih atas prestasinya sebagai peraih predikat Badan Publik Informatif dari KI Pusat selama 7 tahun berturut-turut, sejak 2018 hingga 2025. Harapannya, UB dapat menjadi laboratorium keterbukaan informasi publik yang mengedukasi seluruh pihak,” ujar Amiruddin.
Rektor UB Prof. Widodo menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa bangsa yang besar dibentuk dari budaya integritas yang bersumber pada transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi yang akuntabel akan melahirkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif.
”Hari ini kita menyatukan komitmen perguruan tinggi UB dengan KI Jatim dalam keterbukaan informasi. Bersama-sama, kita akan terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan tersebut,” tegas Prof. Widodo.
Rangkaian acara ditutup dengan seremoni penandatanganan MoU antara UB dan KI Jatim, penandatanganan PKS antara PPID UB dan KI Jatim, serta peluncuran program monitoring dan evaluasi oleh Ketua KI Jatim. (*)
