Muhyiddin Martain
Khodam Pondok Pesantren Al Hidayah Kota Batu sekaligus peneliti kebijakan di T-Lab (The Indonesia Think Tank and Policy Lab).
Suatu hari, 25 Juli 1947, di sebuah kamar sederhana di Tebuireng, seorang kiai sepuh berusia 76 tahun tersungkur sambil memegangi kepalanya. Dua kalimat terakhir yang terdengar dari mulutnya, “Masya Allah, Masya Allah”, terucap bukan karena sakit yang dideritanya, melainkan karena kabar bahwa salah satu benteng pertahanan rakyat baru saja direbut Belanda. Beberapa jam kemudian ia wafat, sebelum sempat menjawab permohonan Bung Tomo untuk mengeluarkan kembali komando jihad yang baru diajukan kepadanya.
Kiai itu bernama KH Hasyim Asy’ari. Wafatnya menjadi salah satu episode paling dramatis, sekaligus paling jarang diceritakan, dalam sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia.
Delapan puluh tahun kemudian, menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, kisah itu layak dikenang kembali. Bukan semata untuk mengenang seorang pendiri NU, melainkan untuk memahami watak kepemimpinan yang membuat namanya tetap hidup dalam ingatan bangsa hingga hari ini.
Saya mencoba merangkai kembali kisah lengkapnya dari berbagai sumber. Buku, dokumen sejarah, penelitian akademis, tetapi juga historiografi pesantren berupa kesaksian keluarga, cerita para kiai, dan ingatan kolektif yang diwariskan lintas generasi. Tidak semuanya memiliki derajat pembuktian yang sama. Karena itu, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai rekonstruksi sejarah yang final, melainkan sebagai ikhtiar memahami sosok dan kepemimpinan Hadratussyaikh melalui jejak-jejak yang masih tersimpan dalam ingatan bangsa.
Ulama ahli hadits ini lahir pada 1871, mendirikan Pesantren Tebuireng pada 1899, dan menjadi Rais Akbar pertama Nahdlatul Ulama yang didirikan di Surabaya pada 1926. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, kakek Presiden RI ke-4 ini telah menjadi salah satu ulama paling berpengaruh di Jawa dan Indonesia. Kekuatannya bukan tentara, jabatan pemerintahan, ataupun kekayaan, melainkan kepercayaan.
Kepercayaan itu diuji oleh pemerintah pendudukan Jepang melalui seikerei, penghormatan dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar. Dalam historiografi NU, Hasyim Asy’ari menolaknya karena dianggap bertentangan dengan tauhid. Pribadi yang santun namun teguh pada prinsip ini kemudian ditangkap dan dipindahkan dari penjara Jombang, Mojokerto, hingga Bubutan, Surabaya. Catatan Kementerian Pendidikan menyebutkan bahwa ulama yang pernah menimba ilmu di Makkah ini mengalami penyiksaan fisik hingga jari-jari tangannya cedera, sebelum akhirnya dibebaskan pada 18 Agustus 1942 berkat upaya para kiai, termasuk KH Wahid Hasyim dan KH Wahab Hasbullah.
Sepulang dari penjara, Hasyim tidak memilih sikap hitam-putih. Ia tetap menolak tunduk secara prinsip, tetapi memanfaatkan ruang yang tersedia di bawah pendudukan Jepang untuk memperkuat organisasi umat. Inilah politik seorang kiai: tahu kapan harus berkata tidak, tetapi juga memahami kapan ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperkuat umat dan menyiapkan masyarakat menghadapi masa depan.
Lalu datanglah peristiwa kemerdekaan. Ada riwayat populer di kalangan pesantren bahwa Sukarno berkonsultasi dengan para kiai mengenai momentum proklamasi sehingga dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Namun cerita itu sebaiknya diperlakukan sebagai historiografi lisan karena dokumentasinya belum sekuat fakta-fakta lain yang tersedia. Yang pasti, jaringan ulama dan pesantren berada di belakang republik yang baru lahir. Putra sulungnya, KH Wahid Hasyim, bahkan duduk dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta.
Ancaman terbesar setelah 17 Agustus 1945 justru datang sesudah kemerdekaan diproklamasikan, yakni bagaimana mempertahankannya. Pada 17 September 1945, Hasyim Asy’ari mengeluarkan Fatwa Jihad setelah mengetahui NICA datang ke Indonesia membonceng Sekutu. Para perwakilan NU se-Indonesia kemudian berkumpul di Surabaya pada 21–22 Oktober untuk menegaskannya sebagai Resolusi Jihad. Bahwa mempertahankan Republik dari penjajahan bukan semata urusan negara, melainkan kewajiban agama, dengan status fardhu ’ain bagi umat Islam dalam radius sekitar 94 kilometer dari kedudukan musuh.
Rumusan itu memiliki daya mobilisasi yang luar biasa. Ribuan santri, anggota Hizbullah, Sabilillah, serta rakyat biasa bergerak memenuhi panggilan tersebut. Dua pekan kemudian, Surabaya menjadi medan salah satu pertempuran terbesar dalam Revolusi Indonesia. Resolusi Jihad tentu bukan satu-satunya penyebab Pertempuran 10 November, karena terdapat banyak aktor serta rangkaian dinamika politik dan militer di dalamnya. Namun ia memberi legitimasi moral kepada rakyat biasa bahwa mempertahankan Indonesia adalah tanggung jawab mereka sendiri.
Seruan itu ditegaskan kembali dalam Muktamar NU XVI di Purwokerto pada Maret 1946. Di tengah republik yang belum aman, NU kembali menyatakan kewajiban mempertahankan kemerdekaan. Jihad saat itu bukan slogan, melainkan respons keagamaan terhadap situasi konkret ketika bangsa berada dalam ancaman penjajahan kembali.
Babak paling mengharukan menjelang akhir hidupnya justru tidak banyak diketahui publik luas. Pada Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer I. Menurut riwayat Tebuireng yang dikutip berbagai sumber NU, utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo meminta Hasyim Asy’ari mengungsi ke Sarangan. Kekhawatiran mereka sederhana: jika Hasyim tertangkap Belanda dan dipaksa menyerukan dukungan kepada kolonial, moral rakyat bisa runtuh.
Hasyim meminta waktu semalam. Keesokan harinya jawaban tegas diberikan: tidak. Ia memilih tetap berada di Tebuireng bersama para santri ketika perang semakin mendekat.
Beberapa hari kemudian utusan datang kembali. Kali ini Bung Tomo memohon agar Hasyim mengeluarkan lagi komando jihad fi sabilillah, karena Belanda semakin jauh memasuki Jawa Timur dan banyak anggota Hizbullah serta Sabilillah gugur di medan pertempuran. Hasyim kembali meminta waktu. Besarnya pengorbanan rakyat tampaknya memenuhi benaknya. Terlalu banyak nyawa yang telah dan akan menjadi taruhan.
Namun jawaban itu tak pernah sempat diberikan.
Kabar tiba bahwa Singosari, salah satu basis pertahanan Hizbullah dan Sabilillah, telah jatuh. Itulah berita yang membuat Hadratussyaikh tersungkur di kamarnya, sebagaimana diceritakan pada awal tulisan ini.
Barangkali di situlah salah satu pelajaran terbesar tentang kepemimpinan Hasyim Asy’ari. Ia tidak memandang rakyat sebagai angka-angka statistik atau sekadar massa yang dapat digerakkan atas nama cita-cita besar. Setiap pengorbanan memiliki wajah, keluarga, dan kehidupan yang nyata. Karena itu, keputusan-keputusan besar selalu diiringi kesadaran moral yang besar pula.
Mengapa kisah ini penting untuk diingat hari ini?
Karena dua hari lagi, NU akan memulai Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026. Sebuah tempat yang sarat makna simbolik, sebab Jombang merupakan tanah kelahiran Hasyim Asy’ari sekaligus salah satu pusat tradisi pesantren NU. Tema besar yang diusung adalah “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.”
Namun menjelang Muktamar, perhatian publik sering kali lebih banyak tertuju pada siapa yang akan menjadi Rais Aam atau Ketua Umum PBNU. Nama-nama dibicarakan, peta dukungan dihitung, dan berbagai kemungkinan hasil diperkirakan.
Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting sesungguhnya bukanlah siapa yang akan memimpin NU.
Melainkan kepemimpinan seperti apa yang hendak dilahirkan NU untuk menjawab tantangan zaman.
Kita tentu tidak sedang mencari reinkarnasi Hasyim Asy’ari. Zaman telah berubah, dan ancaman terhadap bangsa tidak lagi selalu hadir dalam bentuk serdadu asing atau penjajahan fisik. Ancaman itu dapat muncul dalam wujud ketimpangan sosial, korupsi, eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan yang dibiarkan, politik transaksional, hingga hilangnya keberanian elite untuk mengatakan yang benar.
Karena itulah NU memerlukan kembali watak kepemimpinan Hasyim Asy’ari: sederhana dalam kehidupan, kukuh dalam prinsip, dekat dengan umat, merdeka dalam sikap, dan berani mengambil risiko ketika kepentingan bangsa menuntutnya.
Saya percaya sosok-sosok seperti itu masih ada. Mereka mungkin tidak hadir setiap hari di layar televisi. Mereka tidak sibuk membangun citra di media sosial atau mengitari pusat-pusat kekuasaan. Mereka mengajar santri, mendampingi masyarakat, menyelesaikan persoalan umat yang tak pernah masuk pemberitaan, dan menjalani hidup dengan kesederhanaan yang nyaris tak terdengar.
Bisa jadi, justru dari merekalah arah baru kebangkitan NU akan lahir.
Dan jika Muktamar Jombang benar-benar ingin menjaga marwah serta memperkaya khidmah bagi kemaslahatan bangsa, maka yang perlu ditemukan bukan sekadar siapa yang memimpin NU lima tahun ke depan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: kepemimpinan seperti apa yang hendak dilahirkan NU untuk menjawab tantangan zaman?
Insya Allah.
*) Muhyiddin Martain
Khodam Pondok Pesantren Al Hidayah Kota Batu & Peneliti Kebijakan di T-Lab (The Indonesia Think Tank and Policy Lab)
