IDEA JATIM, MALANG – Di tengah mencuatnya isu kenaikan biaya pendidikan tinggi di tanah air, Politeknik Negeri Malang (Polinema) mengambil sikap tegas untuk menjaga aksesibilitas pendidikan melalui sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berkeadilan. Direktur Polinema, Ir. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., menegaskan bahwa institusinya tetap berkomitmen pada mandat negara untuk mencerdaskan bangsa, namun menekankan bahwa tanggung jawab ini memerlukan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Supriatna, pendidikan tinggi berkualitas membutuhkan pondasi finansial yang kokoh agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Mengingat keterbatasan anggaran negara (APBN) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), peran serta orang tua mahasiswa menjadi instrumen krusial dalam keberlangsungan operasional kampus.
”Pendidikan tinggi butuh dukungan finansial yang sehat. Investasi pendidikan adalah investasi masa depan, apalagi Indonesia sedang menjemput era bonus demografi di mana kualitas SDM menjadi kunci utamanya,” ujar Supriatna kepada Malang Posco Media pada Rabu (29/4).
Polinema menerapkan sistem UKT proporsional yang terbagi ke dalam enam kelompok sebagai perwujudan prinsip keadilan sosial. Dalam skema ini, mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi akan membantu menyokong mahasiswa yang kurang mampu. Proses penentuan kelompok tersebut dilakukan secara objektif melalui sistem daring berdasarkan skor total dari dokumen ekonomi yang diunggah oleh calon mahasiswa.
Namun, efektivitas sistem “si kaya membantu si miskin” ini sangat bergantung pada satu faktor utama, yakni kejujuran pengisian data. Supriatna mengungkapkan bahwa mayoritas polemik mengenai UKT yang dirasa terlalu mahal sering kali berakar dari ketidaklengkapan data atau ketidakjujuran saat pengisian dokumen.
”Kami butuh kejujuran dari orang tua dan mahasiswa. Tanpa kejujuran, subsidi silang akan salah sasaran. Jangan sampai kursi yang seharusnya untuk warga kurang mampu justru dinikmati oleh mereka yang mapan hanya karena data yang tidak valid,” tegasnya kembali.
Ia menambahkan bahwa sistem sering kali membaca data secara asumtif jika dokumen pendukung yang diunggah tidak lengkap, sehingga memicu kesalahpahaman terkait nominal biaya. Meski demikian, Polinema tidak menutup mata terhadap kendala ekonomi di lapangan. Pihak kampus tetap menyediakan ruang dialog dan mekanisme verifikasi ulang bagi mahasiswa yang merasa keberatan.
”Kampus tetap membuka ruang komunikasi lebar-lebar. Bagi yang merasa keberatan, silakan datang dan bicara. Syaratnya tetap sama: lengkapi dahulu datanya dan tunjukkan fakta yang sebenarnya di lapangan,” imbuh Supriatna.
Selain mengandalkan dana dari pemerintah dan kontribusi orang tua, Polinema juga aktif menjaring dukungan eksternal dari sektor industri melalui dana CSR dan berbagai program beasiswa. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memastikan bahwa tidak ada anak bangsa di Polinema yang putus kuliah hanya karena masalah biaya.
Menutup keterangannya, Supriatna mengajak masyarakat untuk melihat UKT bukan sebagai beban finansial semata, melainkan sebagai semangat gotong royong nasional. Baginya, memastikan keberlanjutan pendidikan mahasiswa saat ini adalah sebuah kehormatan demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. (*)
