IDEA JATIM, MALANG – Wajah industri Indonesia kini kian inklusif. Tak lagi sekadar menjadi pelengkap, kaum perempuan kini tampil sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Fenomena ini didorong oleh semakin terbukanya akses pendidikan, adopsi teknologi digital, serta peluang kerja yang setara di berbagai sektor strategis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meroket hingga 55,41 persen per Februari 2024.
Menariknya lagi, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga mengungkap fakta mencengangkan: sekitar 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.
Dosen dan peneliti sosiologi gender Universitas Negeri Malang (UM), Dr. Anggaunitakiranantika, S.Sos., M.Sosio., menilai bahwa lonjakan angka ini berkaitan erat dengan modernisasi serta pergeseran paradigma perempuan modern.
“Perempuan mulai menyadari bahwa memiliki penghasilan dari hasil kerja sendiri memberikan kemandirian ekonomi dan kesempatan luas untuk mengembangkan karier,” ujar Dr. Angga kepada Tim Humas UM, Rabu (10/6).
Keterlibatan perempuan di dunia industri sebenarnya bukan barang baru. Sejak zaman kolonial, perempuan sudah menjadi tulang punggung industri padat karya seperti tekstil dan pengolahan tembakau.
Namun, memasuki era Revolusi Industri 4.0, pergeseran masif terjadi. Perempuan kini mendobrak batas dan mulai mendominasi sektor berbasis pengetahuan, termasuk bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Lewat akses pendidikan yang lebih baik, perempuan kini banyak mengambil peran krusial sebagai peneliti, insinyur, hingga pengembang teknologi global.
Menurut Dr. Angga, manfaat dari kesetaraan ruang kerja ini sangat masif. Tidak hanya mendongkrak daya beli keluarga, keterlibatan perempuan terbukti melahirkan inovasi baru dan membuat iklim industri menjadi lebih sehat serta inklusif.
Meski menunjukkan tren positif, jalan menuju kesetaraan penuh masih terjal. Industri Indonesia masih dibayangi oleh isu kesenjangan upah (gender wage gap), minimnya representasi perempuan di kursi kepemimpinan, hingga stereotip gender yang membatasi karier.
Dr. Angga menegaskan, regulasi pemerintah tidak akan cukup tanpa adanya revolusi cara pandang masyarakat dari level akar rumput.
“Sudahkah perempuan diberi haknya secara adil dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan? Dari pemenuhan hak mendasar inilah ketidakadilan dan ketimpangan bisa dipangkas,” tegasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-5 (Kesetaraan Gender) dan poin ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
Menutup pandangannya, Dr. Angga memberikan suntikan motivasi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk tidak ragu mengambil peran di sektor strategis dan terus meningkatkan kompetensi diri.
“Tetap belajar, tetap bergerak, dan jangan berhenti berusaha. Jika kita tidak melakukan pembuktian, masyarakat akan stagnan. Padahal, tidak ada masyarakat yang benar-benar diam, semua terus berubah,” pesannya optimis.
Pada akhirnya, daya saing industri Indonesia di masa depan tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi atau nilai investasi, melainkan dari seberapa adil ruang yang diberikan kepada seluruh SDM-nya—tanpa memandang gender. (*)
