MOJOKERTO, IDEAJATIM.ID – Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim memberi penjelasan soal rencana pembayaran nontunai pada armada Trans Jatim. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pembayaran tersebut nantinya tetap bisa menggunakan layanan Trans Jatim. Sebab, tiap pramugara atau pramugari bakal dibekali kartu uang elektronik untuk membantu penumpang yang ingin membayar menggunakan uang tunai. Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga akan menggelontor stimulus melalui pembagain kartu pelanggan gratis.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim Cito Eko Yuly Saputro. Menurut Cito, pembayaran Trans Jatim yang selama ini berlaku tunai serta nontunai ditarget sepenuhnya cashless tahun ini. Penerapan kebijakan baru ini memasuki tahap sosialisasi yang berlangsung hingga bulan depan.
”Saat ini, bulan Juni sampai bulan depan (Juli), kami sosialisasi sambil menunggu masukan dari masyarakat,” urainya, Kamis (17/06/2026).
Cito juga memastikan bahwa peralihan sistem pembayaran ini tidak diterapkan dengan tergesa-gesa serta tetap memperhatikan kondisi penumpang. Pihak Dishub Jatim juga menyadari belum semua penumpang memiliki akses nontunai. Oleh sebab itu, saat kebijakan ini nanti berlaku, manajemen Trans Jatim tetap memberi ruang bagi penumpang untuk membayar secara tunai.
Yakni, imbuh Cito, setiap pramugara atau pramugari dibekali alat transaksi elektronik. Dari alat tersebut, penumpang yang tidak memiliki QRIS atau kartu e-money bisa menyerahkan uang tunai untuk kemudian dilakukan pembayaran secara nontunai.
”Penumpang yang tidak mempunyai uang elektronik, tidak memiliki akses QRIS atau e-wallet, nanti dibantu oleh petugas kami. Terutama masyarakat yang sepuh-sepuh, yang tidak memiliki uang elektronik, mungkin bisa bayar atau titip bayar ke pramugara-pramugari,” paparnya.
Tidak hanya itu, tambah Cito, Pemprov Jatim juga akan menyediakan stimulus untuk penumpang berupa kartu pelanggan Trans Jatim atau KPT gratis. Kartu elektronik ini bisa digunakan untuk menaiki bus setelah diisi saldo secara mandiri.
”Pembagiannya gratis, tapi dengan syarat yang akan menerima itu harus mendaftar dulu di pool (pangkalan bus),” katanya.
Cito mengatakan, terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan Pemprov Jatim untuk menerapkan pembayaran nontunai. Pertama, untuk memangkas antrean saat pembayaran.
”Contoh, mahasiswa yang hanya bayar Rp2500 tetapi menggunakan uang Rp100.000, itu pas sore atau pas pagi hari itu waktu crowded kan membuat antrean pembayaran,” ungkapnya.
Kedua, mengurangi potensi fraud atau kecurangan yang muncul dalam transaksi tunai. Lewat digitalisasi transaksi, semua pembayaran dari penumpang otomatis akan terdata di sistem digital.
”Kita mencegah terjadinya fraud karena kalau digitalisasi kan itu terdata semua,” tutup Cito.
