IDEAJATIM.ID, – Nada kritik datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Wakabid Organisasi DPD GMNI Jawa Timur Kelvin Arisudin mempertanyakan urgensi pelibatan organisasi Cipayung Jawa Timur dalam agenda misi dagang luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah.
“Kami memandang bahwa misi dagang luar negeri seharusnya berfokus pada aktor-aktor yang memiliki relevansi langsung terhadap sektor perdagangan, investasi, industri, UMKM, dan diplomasi ekonomi daerah. Pelibatan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai dasar kebutuhan, tujuan strategis, serta kontribusi konkret yang ingin dicapai dari keikutsertaan tersebut,” ujarnya, Kamis (07/05/2026).
“Di saat masyarakat sedang dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, pemerintah semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. Kami tidak menolak ruang kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa. Namun, pelibatan organisasi mahasiswa harus memiliki orientasi yang jelas, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar simbolik atau seremonial belaka,” tambah Kelvin.
Kelvin melanjutkan, pelibatan Cipayung Plus Jatim dalam 2 agenda misi dagang di Palangkaraya dan Kuala Lumpur patut dipertanyakan. Ia menegaskan bahwa jangan sampai agenda yang seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah justru berubah menjadi ruang seremonial, ataupun fasilitas politik yang tidak memiliki korelasi langsung dengan masyarakat Jawa Timur.
“Sebagai organisasi yang berorientasikan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, pertimbangan dalam mengambil langkah atau keputusan dalam terlibat pada sebuah acara harusnya dikembalikan dalam asas perjuangan jangan sampai Cipayung hanya menjadi penumpang kekuasaan pemerintah tanpa memberikan kritik serta solusi atas sebuah kebijakan,” pungkasnya.
Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi memastikan kebijakan publik tetap berada pada jalur yang benar. Karena bagi kami kritik ini merupakan tanggung jawab moral gerakan mahasiswa dalam menjaga demokrasi, mengawal akuntabilitas anggaran serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah. (*)
