IDEAJATIM.ID, – Pelibatan organisasi mahasiswa Cipayung Plus Jawa Timur dalam agenda misi dagang luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai sorotan. DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur mempertanyakan urgensi keikutsertaan organisasi mahasiswa di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran pemerintah.
Wakabid Organisasi DPD GMNI Jawa Timur, Kelvin Arisudin menilai agenda misi dagang seharusnya lebih difokuskan pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi, perdagangan, investasi, hingga UMKM.
“Pelibatan kelompok mahasiswa dalam misi dagang tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai dasar kebutuhan, tujuan strategis, serta kontribusi konkret yang ingin dicapai,” ujar Kelvin dalam keterangannya. Kamis, (7/5/2026).
Menurutnya, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
GMNI Jatim menegaskan tidak menolak kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa. Namun, keterlibatan organisasi mahasiswa dinilai harus memiliki orientasi yang jelas, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kelvin juga menyoroti keterlibatan Cipayung Plus Jatim dalam dua agenda misi dagang yang berlangsung di Palangkaraya dan Kuala Lumpur.
Ia mengingatkan agar agenda tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial maupun fasilitas politik yang minim manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Timur.
“Jangan sampai agenda penguatan ekonomi daerah justru berubah menjadi ruang seremonial ataupun fasilitas politik yang tidak memiliki korelasi langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, GMNI Jatim mengingatkan organisasi mahasiswa agar tetap menjaga independensi dan tidak hanya menjadi “penumpang kekuasaan” pemerintah tanpa memberikan kritik maupun solusi terhadap kebijakan publik.
“Sebagai organisasi perjuangan, setiap langkah harus dikembalikan pada kepentingan rakyat. Jangan sampai Cipayung hanya menjadi penumpang kekuasaan,” pungkas Kelvin.
GMNI Jatim memastikan mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi menjaga akuntabilitas kebijakan pemerintah dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (*)
