Ideajatim.id, PASURUAN – Anggaran pembangunan Kabupaten Pasuruan pada 2027 mulai diarahkan pada tiga kebutuhan utama masyarakat. DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan sepakat menempatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sebagai prioritas.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (10/8/2026). Rapat membahas Kesepakatan Pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, rapat juga membahas KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., mengatakan arah kebijakan anggaran 2027 masih menitikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau 2027 masih tetap fokusnya. Satu pada layanan kesehatan, kemudian yang kedua tetap pendidikan, dan infrastruktur. Itu yang paling utama,” kata Samsul usai rapat paripurna.
Menurutnya, tiga sektor tersebut menjadi perhatian utama karena berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Namun, Samsul menegaskan angka anggaran untuk masing-masing sektor belum dapat disampaikan secara rinci. Sebab, pembahasan masih berada pada tahap rancangan KUA-PPAS dan penetapan plafon anggaran.
“Kalau anggarannya kan ini masih dalam rancangan KUA, hanya plafon. Detailnya saya masih belum tahu, nanti saya kirimi. Kalau perkiraan, kita tidak bisa mengira-ngira dulu,” ujarnya kepada Idea Jatim.
Di sisi lain, Bupati Pasuruan H. Mochamad Rusdi Sutejo, S.M. menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Mas Rusdi ini.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut selanjutnya menjadi salah satu pijakan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Pasuruan 2027.
Dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, Pemkab Pasuruan diharapkan mampu mengarahkan belanja daerah pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
