MOJOKERTO, IDEAJATIM.ID – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Mojokerto sukses melangsungkan Musyawarah Anak Cabang (Musancab). Musancab ini juga menjadi kegiatan penetapan kepengurusan di tingkat kecamatan untuk maasa bakti 2026-2031. Musyawarah yang berlangsung dengan format zonasi per daerah pemilihan ini dilakukan pada 8-9 Agustus 2026 di 4 titik lokasi berbeda.
Kala ditemui di Yayasan Pelita Taqwa Pungging, tempat berlangsung Musancab PKB zona Dapil 1 dan Dapil 5, ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto Hj. Ayni Zuroh menjelaskan tentang pentingnya penataan struktur partai untuk menyambut Pemilu 2029 mendatang.
“PKB serius dalam menata struktur. Setelah kami dilantik, kami langsung menunjuk tim 11 TPPK (Tim Pendamping Pembentukan Kepengurusan) untuk melakukan pemetaan serta pendalaman pada tiap kecamatan dalam rangka menjaring kader-kader potensial untuk duduk di struktur pengurus. Hasil pendalaman tersebut didisampaikan dalam forum Musancab untuk ditetapkan,” urainya.
Menurut Bu Ayni, panggilan akrab ketua DPC PKB yang sekaligus ketua DPRD Kabupaten Mojokerto ini, Musancab yang diikuti oleh seluruh pengurus ranting desa atau kelurahan merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang) setiap 5 tahun sekali dan dipimpin oleh DPW atau DPC yang diberi mandat oleh DPW. Oleh sebab itu, dalam forum strategis tersebut perlu dicanangkan target-target yang menjadi kontrak kerja seluruh jajaran kepengurusan.
“Kita targetkan setidaknya PKB Kabupaten Mojokerto memiliki 15 kursi DPRD pada Pemilu mendatang. Ini target yang realistis, apalagi saat ini kita berada di Dapil 1 yang dulu PKB dari Dapil ini saja mampu mendapatkan 3 kursi mewakili Ngoro, Pungging dan Mojosari,” terang Ayni.
Musancab PKB yang dirangkai dengan sarasehan dan pendidikan politik tersebut juga dihadiri oleh Hj. Siti Mukiyarti sebagai perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Jawa Timur. Saat memberi arahan, Mukiyarti menegaskan pentingnya PKB terus membangun barisan daripada sekadar kerumunan massa melalui penataan struktural. Struktur PKB juga harus menjadi solusi dan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Musancab PKB bukan sekadar pergantian pengurus, lebih dari itu pengurus yang nanti ditetapkan harus menjalankan politik kehadiran, politik pelayanan dan pengabdian serta menjalankan kepemimpinan dengan amanah. Struktur PKB harus menjadi solusi bagi persoalan masyarakat,” tandas anggota FPKB DPRD provinsi Jawa Timur tersebut.
