MOJOKERTO, IDEAJATIM.ID – Generasi muda nantinya memegang kendali atas masa depan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, dalam sosialisasi terbaru, kelompok milenial dan Gen Z diproyeksikan mendominasi hingga 60 persen dari total pemilih pada Pemilu 2029 mendatang. Sebagai agent of change, keterlibatan aktif pemuda menjadi kunci utama lahirnya pemerintahan yang demokratis dan kuat.
Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa pemuda tidak hanya sekadar hadir menggunakan hak pilih di TPS. Lebih dari itu, mereka dituntut menjadi pengawas partisipatif guna meminimalisir pelanggaran pemilu. Bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan meliputi pemantauan proses penghitungan suara, proaktif memastikan diri masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta berani melaporkan segala indikasi kecurangan ke Bawaslu.
“Menjadi pemilih pemula yang cerdas juga berarti harus bersikap kritis dalam mencermati visi, misi, dan rekam jejak para calon pemimpin. Bawaslu mengimbau keras agar generasi muda membentengi diri dari praktik politik uang, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, menghindari ujaran kebencian, serta tidak mengambil sikap golput maupun apatis terhadap politik,” urai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana saat mengisi materi di MPLS SMKN 1 Mojoanyar, Rabu (15/07/2026).
Masih kata Savitri, peran krusial lain yang tidak kalah penting dari pemilih pemula adalah bentuk pengawasan partisipatif. Hal ini bisa dilakukan dengan ikut memantau pelaksanaan pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, maupun berani menyampaikan dugaan adanya pelanggaran pemilu.
“Termasuk juga mendukung ketaatan peserta dan penyelenggara pemilu terhadap undang-undang yang belaku,” tandasnya.
Terpisah, Kepala SMKN 1 Mojoanyar, Dr. Elfi Sukaisih, M.AB., MM mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh adanya kegiatan sosialisasi kepemiluan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
“Melalui sosialisasi ini, anak-anak yang saat ini berada di kelas 10 diharapkan memiliki pemahaman yang matang ketika 2 atau 3 tahun ke depan sudah memiliki KTP dan menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang,” ujarnya.
Masih kata Dr. Elfi, sosialisasi ini bertujuan agar siswa paham dengan apa yang mereka pilih, serta tidak mudah tergiur, terlibat, atau terprovokasi oleh praktik pemilihan yang keliru, seperti sistem politik uang (dibayar) atau sekadar ikut-ikutan (disuruh-suruh). Siswa diajak untuk belajar dewasa dalam menentukan pilihan.
“Siswa perlu membangun literasi dan belajar mengenai politik, wawasan kebangsaan, serta ketahanan negara. Dengan pemahaman tersebut, keputusan memilih yang mereka ambil didasarkan pada pertimbangan yang matang, karena suara yang mereka berikan akan berdampak pada nasib bangsa selama 5 tahun ke depan,” paparnya.
