IDEA JATIM, BATU – Wali Kota Batu, Nurochman, menaruh perhatian serius terhadap hasil Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Raker Komwil IV APEKSI). Pertemuan yang berlangsung di Kota Denpasar tersebut resmi menelurkan delapan rekomendasi krusial melalui Keputusan Nomor 05/RAKERKOMWIL IV/APEKSI/V/2026 untuk dibawa ke tingkat nasional.
Menurut Nurochman, delapan poin strategis ini lahir dari tantangan nyata yang dihadapi para kepala daerah, mulai dari menyusutnya ruang anggaran (fiskal) hingga ketatnya regulasi pusat yang membatasi fleksibilitas penataan ruang di daerah.
“Rekomendasi APEKSI Komwil IV tahun 2026 ini bukan sekadar usulan administratif, melainkan suara objektif dari daerah. Kami di Kota Batu sangat berharap poin-poin ini, terutama soal penataan ruang dan kemandirian fiskal, mendapat respons positif dan diskresi nyata dari pemerintah pusat,” kata Nurochman.
8 Fokus Utama Rekomendasi APEKSI Komwil IV 2026:
- Tambahan Dana Transfer & Relaksasi Belanja Pegawai Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai mempersempit ruang belanja publik. APEKSI mendesak penyesuaian kembali TKD dan relaksasi batas maksimal belanja pegawai 30% (sesuai UU HKPD), terutama bagi kota dengan kapasitas fiskal rendah tetapi beban layanan tinggi.
- Keberlanjutan Anggaran PPPK & Guru Non-ASN Daerah mengusulkan agar Dana Alokasi Umum (DAU) disesuaikan khusus untuk menggaji PPPK. Selain itu, mereka mendesak pembiayaan honor Guru Non-ASN tetap menggunakan skema BOSNAS, serta pengalihan beban gaji PPPK Paruh Waktu ke APBN.
- Akselerasi Pengelolaan Sampah Hijau Mendorong pengembangan bank sampah, TPS3R, dan ekonomi sirkular berbasis kawasan. APEKSI juga mengusulkan agar armada sampah tetap mendapat kuota BBM bersubsidi demi menekan pembengkakan biaya operasional.
- Infrastruktur Konektivitas & Hunian Layak Fokus pada percepatan pembangunan transportasi publik modern antarwilayah, perluasan akses air bersih dan sanitasi aman, serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat kota.
- Transformasi Digital & Perbaikan SIPD-RI Mendorong pemerataan digitalisasi pemerintahan dan mendesak penuntasan kendala teknis pada sistem SIPD-RI agar integrasi data antara pusat dan daerah berjalan transparan.
- Diskresi Aturan Tata Ruang & LP2B Kewajiban menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebesar 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) dinilai menghambat investasi dan perkembangan kota sebagai pusat jasa. Daerah mendesak adanya peninjauan ulang agar tata ruang kota lebih fleksibel.
- Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif & UMKM Mengoptimalkan transaksi non-tunai dan membina UMKM berbasis kearifan lokal demi memperluas lapangan kerja sekaligus mengentaskan kemiskinan ekstrem.
- Sinergi Program Nasional (Makan Bergizi Gratis) Daerah meminta agar Program Strategis Nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat diselaraskan dengan kapasitas lokal. APEKSI menegaskan pembiayaannya mutlak harus bersumber dari APBN agar tidak membebani APBD. (*)
