IDEA JATIM, BATU — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan dan Kinerja Haji Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (30/7–1/8/2026), bertempat di Hotel Orchid, Kota Batu. Forum strategis ini dihadiri oleh 203 Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk jajaran Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, guna melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan haji 2026 sekaligus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H / 2027 M.
Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Dr. Mohammad As’adul Anam, menegaskan bahwa perbaikan layanan dan transformasi tata kelola institusi harus berjalan secara berkelanjutan hingga ke tingkat garda terdepan di daerah.
Dalam pengarahannya, Dr. Mohammad As’adul Anam mengungkapkan bahwa apresiasi tinggi datang dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) PPIH Embarkasi Surabaya, seperti Polda Jawa Timur, Keimigrasian, dan Bea Cukai. Penyelenggaraan haji tahun ini dinilai berjalan sangat baik dan efisien, sehingga sukses tersebut harus dibakukan menjadi SOP resmi agar pelaksanaan haji di masa mendatang memiliki acuan standar yang tangguh.
Namun demikian, Anam memberikan catatan kritis terkait proses pembentukan kementerian baru. Menurutnya, gelombang perubahan tata kelola dan budaya kerja baru sejauh ini masih dominan dirasakan di tataran pimpinan pusat dan wilayah, belum sepenuhnya terinternalisasi hingga ke tingkat staf di tingkat kabupaten/kota.
“Kami merasakan perubahan ini baru pada tataran pimpinan, belum sampai kepada para staf yang ada di kabupaten/kota. Ini terbukti dari beberapa aduan WA yang masuk ke kami, di mana standar layanannya belum merata. Kekhawatiran inilah yang menjadi alasan utama kami menggelar rakor ini agar standarisasi layanan terwujud merata,” ujar Anam.
Selain jajaran internal, sorotan evaluasi juga ditujukan kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Anam mengapresiasi peran vital KBIHU dalam mendukung keberhasilan pelunasan biaya haji jemaah Jawa Timur. Meski demikian, penindakan dan pembinaan tegas tetap diberlakukan bagi KBIHU yang melakukan pelanggaran atau tindakan tidak prosedural.
Pada aspek kesehatan jemaah, Kanwil Kemenhaj Jatim menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang disampaikan oleh Deputi Kemenko PMK, Prof. Asep Suhendar. Untuk mengatasi kendala pemeriksaan awal kesehatan jemaah yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan (karena status jemaah belum sakit), Kanwil mendorong pengintegrasian program Cek Kesehatan Gratis.
Skema cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat terselenggara secara serentak dan menyeluruh di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur melalui sinergi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ringkasan Data Operasional Haji Embarkasi Surabaya 2026 total jemaah berangkat: 44.000 jemaah (116 Kloter). Jemaah Kembali ke Tanah Air: 43.895 jemaah (per 1 Juli 2026). Jemaah Wafat di Tanah Suci: 77 jemaah. Jemaah Dirawat / Tertinggal: 17 jemaah (per 31 Juli tersisa 3 jemaah dirawat). Kemudian untuk penyitaan barang bawaan (Rokok) turun drastis menjadi 54 slop (2026) dari sebelumnya >1 kontainer (2024).
Berdasarkan data medis PPIH, penyebab kematian terbesar jemaah haji Jawa Timur adalah cardiogenic shock atau henti jantung akibat kelelahan fisik ekstrem. Menariknya, analisis data menunjukkan puncak angka kematian jemaah tidak terjadi pada 5 hari pertama setelah fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), melainkan melonjak tajam pada 10 hari pasca-Armuzna.
Anam mengimbau keras para kiai dan pembimbing ibadah KBIHU untuk melakukan mitigasi ketat dan membatasi aktivitas fisik jemaah lansia pasca-Armuzna.
“Kami mohon dumateng para kiai KBIHU untuk memitigasi kelelahan ini. Yang sepuh jangan diajak umrah sunnah berulang kali atau diajak wisata fisik lagi. Jemaah lansia harus ditenangkan dan diimbau istirahat agar kondisi fisiknya tidak drop,” tegas Anam.
Penertiban barang bawaan jemaah menunjukkan tren positif yang sangat signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, barang bawaan terlarang yang disita Bea Cukai mencapai lebih dari satu mobil boks/kontainer. Angka ini berkurang hingga sepertiganya pada 2025, dan pada tahun 2026 penindakan rokok ilegal/berlebih berhasil ditekan hingga tersisa 54 slop saja. Bahkan, beberapa kloter tercatat clean 100 persen tanpa ada bongkar koper.
Kendati demikian, petugas menemukan kejadian unik pada operasional tahun ini, di mana terdapat jemaah yang kedapatan membawa senjata tradisional berupa keris di dalam koper. Petugas Bea Cukai langsung mengamankan barang tersebut dan mengembalikannya kepada pihak keluarga jemaah agar tidak terbawa ke Tanah Suci.
Menatap operasional haji mendatang, Kanwil Kemenhaj Jatim bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji terus mematangkan persiapan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru pendamping Surabaya.
Hasil pemetaan teknis dan studi komparasi ke Bandara YIA Yogyakarta menunjukkan sisi fasilitas udara dan fisik Bandara Dhoho telah siap 100 persen. Fokus penataan saat ini tertuju pada pematangan arus (flow) kendaraan pengangkut jemaah, penyediaan area shuttle bus, serta teknis pemeriksaan X-ray barang bawaan yang diproyeksikan bakal dilakukan langsung di area bandara.
Melalui Rakor Layanan dan Kinerja Haji 2026 ini, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur optimistis seluruh rekomendasi dan pembakuan SOP dapat diimplementasikan secara terukur demi mewujudkan pelayanan haji yang berkeadilan, ramah lansia, dan profesional di tahun-tahun mendatang. (*)
