IDEA JATIM, BATU – Langkah nyata dalam menjemput aspirasi masyarakat terus digalakkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Batu. Melalui program konsisten bertajuk Rumah Aspirasi Wong mBatu, para wakil rakyat ini berkomitmen untuk mendengar langsung keluh kesah, membedah persoalan di tingkat akar rumput, sekaligus merumuskan solusi konkret bagi warga. Posko pengaduan ini dibuka secara rutin setiap hari Jumat mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, bertempat di Kantor DPC PKB, Jalan Samadi, Kota Batu.
Dalam agenda yang berlangsung pada Jumat siang (15/5/2026), suasana hangat dialogis terasa saat warga silih berganti menyampaikan keluhannya. Setidaknya ada lima aduan utama yang masuk meja kedewanan. Isu-isu yang dibawa masyarakat kali ini cukup beragam, mulai dari urgensi perbaikan infrastruktur, strategi pengembangan ekonomi warga, hingga pengurusan legalitas bagi grup kesenian lokal agar mendapat pengakuan resmi.
Salah satu topik hangat yang menyita perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Empat Patih.
Anggota Fraksi PKB dan juga Ketua DPRD Kota Batu, HM Didik Subianto, mengungkapkan bahwa masyarakat dan pedagang setempat sebenarnya memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, pada dasarnya warga di Simpang Empat Patih sangat mendukung program pemerintah menuju ‘MBatu Sae’. Mereka tidak menolak direlokasi, asalkan pemerintah memberikan jaminan tempat relokasi permanen yang layak agar mereka tetap bisa menyambung hidup dan mencari nafkah,” ujar Didik Subianto.
Menindaklanjuti harapan warga, Fraksi PKB bergerak cepat dengan membangun koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Kota Batu. Pihaknya tengah berkomunikasi intensif dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumdag), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga bagian aset daerah.
Menariknya, para pedagang juga aktif memberikan masukan terkait opsi lokasi baru. Beberapa tempat strategis yang diusulkan antara lain lahan di sekitar tandon air PDAM serta lahan milik Polres Batu yang terletak di belakang SPPG (Patih). Usulan-usulan ini akan terus dikawal oleh fraksi agar roda ekonomi wong mBatu tidak mandek.
Di sisi lain, Anggota Fraksi PKB, Dewi Kartika, menjelaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk ke Rumah Aspirasi tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Seluruh aduan langsung dipetakan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi serta pola penyelesaiannya.
“Sistem kerja kami bagi menjadi tiga: ada masalah yang bisa langsung kami beri solusi di tempat, ada yang membutuhkan koordinasi lanjutan dengan stakeholder terkait, dan ada juga yang kami bawa sebagai bahan perjuangan resmi dalam rapat-rapat kedewanan,” jelas Dewi.
Terkait dinamika PKL Patimura, Dewi meluruskan bahwa sempat terjadi kesalahpahaman akibat komunikasi sosialisasi yang belum merata. Namun, lewat forum tatap muka di Rumah Aspirasi ini, persoalan tersebut akhirnya berhasil diclearkan. Bagi para pedagang, poin utamanya adalah kepastian ruang usaha yang jelas.
Melalui konsistensi program Rumah Aspirasi Wong mBatu ini, Fraksi PKB berharap rantai sumbatan komunikasi antara masyarakat dan pengambil kebijakan bisa dipangkas. Dengan keterlibatan aktif warga setiap pekannya, penyelesaian konflik sosial maupun percepatan pembangunan di Kota Batu diharapkan dapat berjalan lebih harmonis dan tepat sasaran. (*)
