Oleh: Achmad Khariz Rizky
Siswa SMAN 3 BATU
Di era digital, komunikasi publik bukan hanya soal bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap ujaran, tulisan, maupun unggahan di media sosial kini berpotensi menjadi bukti hukum.
Di sinilah linguistik forensik mengambil peran penting: mengkaji bahasa sebagai alat analisis dalam ranah hukum, sekaligus mengingatkan publik bahwa komunikasi tidak pernah benar-benar bebas dari konsekuensi.
Linguistik forensik menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar sarana ekspresi, melainkan juga rekam jejak pikiran, sikap, dan bahkan niat seseorang. Dalam konteks komunikasi publik, hal ini menjadi sangat relevan karena ruang publik adalah ruang yang diawasi, dinilai, dan ditafsirkan oleh banyak pihak.
Setiap kata dapat dimaknai secara hukum, sosial, maupun moral. Oleh sebab itu, etika komunikasi publik tidak lagi hanya berbicara tentang kesantunan, tetapi juga tentang kehati-hatian dan tanggung jawab. Sementara itu, pendidikan non-formal mencakup berbagai program pelatihan dan kursus yang tidak terikat pada kurikulum resmi.
Contohnya adalah program pendidikan keaksaraan yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf di Indonesia. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa pada tahun 2020, tingkat buta huruf di Indonesia mencapai 3,6 persen dari total populasi, dan program pendidikan non-formal berkontribusi besar dalam menurunkan angka tersebut (UNESCO, 2020).
Salah satu isu utama yang sering dikaji dalam linguistik forensik adalah ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik. Banyak orang mengira bahwa komentar di media sosial adalah ruang pribadi, padahal sejatinya bersifat publik.
Ketika seseorang menulis tuduhan tanpa dasar, menyebarkan narasi yang menyesatkan, atau menggunakan bahasa yang merendahkan kelompok tertentu, dampaknya tidak hanya sosial, tetapi juga hukum.
Di titik inilah etika komunikasi publik berfungsi sebagai pagar moral sebelum hukum turun tangan sebagai pagar terakhir. Etika menuntut setiap komunikator publik untuk menyadari kekuatan bahasa. Kata-kata dapat membentuk opini, memicu emosi, bahkan menggerakkan massa.
Dalam perspektif linguistik forensik, pilihan diksi, struktur kalimat, hingga intonasi bisa dianalisis untuk melihat kecenderungan sikap: apakah suatu pernyataan bersifat provokatif, manipulatif, atau netral. Kesadaran ini seharusnya mendorong siapa pun yang berbicara di ruang publik untuk lebih reflektif sebelum menyampaikan pesan Lebih jauh, linguistik forensik juga mengajarkan pentingnya akurasi dan kejelasan bahasa.
Banyak konflik komunikasi muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena pesan yang ambigu dan mudah disalahartikan. Etika komunikasi publik menuntut kejelasan maksud agar tidak menimbulkan tafsir ganda yang berujung pada kesalahpahaman, bahkan kriminalisasi.
Dalam dunia yang serba cepat, kehati-hatian dalam memilih kata sering kalah oleh keinginan untuk segera bereaksi. Padahal, satu kalimat yang keliru bisa berdampak panjang. Peran figur publik dalam hal ini menjadi sangat strategis. Ucapan pejabat, tokoh masyarakat, dan influencer sering dijadikan rujukan oleh publik. Ketika mereka menggunakan bahasa yang emosional, sarkastik, atau menyudutkan pihak tertentu, efeknya berlipat ganda.
Linguistik forensik menunjukkan bahwa kekuasaan bahasa berbanding lurus dengan posisi sosial penuturnya. Karena itu, etika komunikasi publik seharusnya menjadi standar utama bagi mereka yang memiliki panggung besar.
Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak penyampai pesan. Audiens juga memegang peranan penting dalam membangun ekosistem komunikasi yang etis. Sikap kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi oleh judul sensasional, serta kesediaan untuk memeriksa konteks ujaran adalah bagian dari etika komunikasi publik.
Masyarakat yang melek linguistik forensik akan lebih memahami bahwa satu potongan kalimat tidak selalu mencerminkan keseluruhan maksud, sehingga tidak mudah terjebak pada penghakiman sepihak.
Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak penyampai pesan. Audiens juga memegang peranan penting dalam membangun ekosistem komunikasi yang etis.
Pada akhirnya, etika komunikasi publik dan linguistik forensik saling melengkapi. Etika berperan sebagai pencegahan, sementara linguistik forensik hadir sebagai mekanisme evaluasi ketika pelanggaran terjadi. Jika etika diabaikan, bahasa berubah menjadi alat konflik. Namun, jika etika dijadikan pedoman, bahasa justru menjadi sarana dialog yang membangun.
Di tengah derasnya arus informasi, tantangan kita bukan lagi soal keberanian berbicara, melainkan kebijaksanaan dalam berkata. Seminar linguistik forensik mengingatkan bahwa setiap kata meninggalkan jejak, dan setiap jejak membawa tanggung jawab.
Oleh karena itu, etika komunikasi publik harus dipahami bukan sekadar norma sosial, tetapi sebagai kesadaran hukum dan moral yang melekat pada setiap individu di ruang publik. Dengan menjadikan etika sebagai dasar berkomunikasi, kita tidak hanya melindungi diri dari konsekuensi hukum, tetapi juga turut menjaga kualitas ruang publik sebagai tempat bertukar gagasan secara sehat, adil, dan bermartabat.(*)
