IDEA JATIM, PASURUAN — Tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Januari 2026, keaktifan peserta tercatat mencapai 83,60 persen dari total 1.673.855 jiwa yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, capaian tersebut didukung oleh tingginya partisipasi sejumlah segmen kepesertaan. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah tercatat aktif sebesar 94,35 persen. Sementara Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mencapai 87,84 persen, serta kelompok Bukan Pekerja (BP) sebesar 90,95 persen.
Di sisi lain, tingkat keaktifan PBPU mandiri masih berada di angka 47,32 persen. Adapun segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) tercatat 78,92 persen, dan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) mencapai 93,53 persen.
Selain keaktifan peserta, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pasuruan juga terus mengalami peningkatan. Dalam satu tahun terakhir, tren pertumbuhan UHC menunjukkan grafik menanjak setiap bulannya. Pada November 2025, cakupan UHC berada di angka 98,58 persen, kemudian meningkat menjadi 99,66 persen pada Desember 2025.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil meraih penghargaan UHC kategori Madya. Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori atau yang akrab disapa Gus Shobih, menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas sektor yang telah terbangun selama ini.
“Alhamdulillah, Pemkab Pasuruan mendapatkan penghargaan UHC tingkat Madya dengan cakupan 98,58 persen dan tingkat keaktifan 83,60 persen. Artinya, hampir seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan sudah menggunakan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari peran seluruh perangkat daerah dan fasilitas layanan kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, RSUD Bangil, RSUD Grati, Dinas Sosial, Dukcapil, hingga Bapperida.
“Ke depan, kami berharap bisa meraih penghargaan tingkat Utama. Terima kasih kepada seluruh aparatur yang telah bekerja maksimal. Semoga sinergi ini terus diperkuat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga.
Menurutnya, program tersebut bertujuan melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta kesejahteraan dan daya saing nasional,” tegas Cak Imin.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029. Karena itu, pemerintah daerah diminta terus menjaga keberlanjutan kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Tidak boleh ada daerah yang justru mengalami penurunan peserta. Manfaat JKN harus benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
