IDEA JATIM, MALANG – Langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) memicu diskusi hangat di ruang publik. Di satu sisi, keanggotaan ini dipandang sebagai peluang diplomasi, namun di sisi lain, pakar Hubungan Internasional (HI) mengingatkan adanya risiko besar terhadap posisi Indonesia dalam isu Palestina.
Dosen HI Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., Ph.D (cand.), menyoroti keganjilan dalam piagam resmi BoP. Meski forum ini bertujuan menciptakan perdamaian di wilayah konflik, nama Palestina dan Gaza justru tidak disebutkan secara eksplisit.
”Secara akademis, klaim bahwa Indonesia bisa menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum ini sulit dibuktikan selama piagam BoP sendiri tidak mengakui Palestina sebagai subjek utama,” ujar Dion.
Ia memperingatkan bahwa absennya keterlibatan langsung Palestina dalam forum tersebut menciptakan kesan bahwa nasib negara mereka justru ditentukan oleh pihak luar. Hal ini berpotensi mereduksi hak kedaulatan Palestina dalam menentukan masa depannya sendiri.
Dion membedah dampak kebijakan ini ke dalam dua spektrum:
- Level Internasional: Kredibilitas politik luar negeri “Bebas Aktif” Indonesia dipertaruhkan. Pasalnya, BoP diketahui merupakan inisiatif pribadi Donald Trump tanpa melalui persetujuan DPR AS maupun mekanisme PBB. Jika tidak berhati-hati, konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan Palestina bisa dipertanyakan oleh dunia.
- Level Domestik: Di dalam negeri, isu Palestina adalah isu sensitif yang menyentuh emosi masyarakat. Dion menyarankan pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik agar tidak terjadi kegaduhan akibat kesalahpahaman informasi.
Meski dibayangi risiko, keikutsertaan dalam BoP tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Indonesia memiliki peluang untuk: - Berperan aktif dalam program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah konflik.
- Memperluas ruang dialog dengan negara-negara Timur Tengah.
Memperkuat jejaring kerja sama dalam perundingan global.
Menanggapi beragamnya respons masyarakat, Dion menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam iklim demokrasi. “Pro dan kontra adalah penyeimbang dalam kebijakan publik, selama disampaikan secara rasional,” pungkasnya.
Ia juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk tidak terjebak dalam informasi yang simpang siur dan tetap mengedepankan pemahaman komprehensif dalam menyikapi isu internasional yang kompleks ini. (*)
