IDEA JATIM, PASURUAN – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo atau yang akrab disapa Mas Adi, secara resmi membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Ascent Premiere belum lama ini.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai, prinsip, serta instrumen dasar hak asasi manusia. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sekaligus menyadari pentingnya perlindungan HAM dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam sambutannya, Mas Adi menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar warga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, pemerintah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan kebijakan publik berjalan secara adil dan tidak diskriminatif.
“Hak dasar ini harus kita penuhi bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta memastikan tidak ada diskriminasi baik di ruang publik maupun ruang lainnya. Pembangunan harus berjalan selaras dan memberi ruang yang sama bagi semua lapisan warga,” ujar Mas Adi.
Ia menambahkan, pembangunan kota yang ideal harus berlandaskan pada prinsip inklusivitas. Artinya, seluruh warga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan publik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, penguatan pemahaman tentang HAM menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat agar lebih menghargai hak sesama serta mendukung terciptanya kehidupan yang adil dan setara.
Mas Adi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Kanwil Jawa Timur, yang telah memilih Kota Pasuruan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas HAM tahun ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam membangun kota yang inklusif, berkeadilan, dan menghormati hak asasi setiap warganya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil HAM Jawa Timur, Toar Mangaribi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat terlaksana secara optimal.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar berbagai program perlindungan HAM benar-benar dirasakan hingga tingkat masyarakat paling bawah.
“Fokus utamanya adalah memastikan hak masyarakat dalam pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Intinya bagaimana hak dasar ini bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap kebijakan publik yang lahir di Kota Pasuruan dapat senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM.
Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga. (*)
