IDEA JATIM, PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui audiensi antara Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Imron Mutamakkin dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Hal ini menyusul penurunan kuota PBI-JK dari pemerintah pusat dalam empat tahun terakhir.
Data menunjukkan, kuota PBI-JK yang diterima Kabupaten Pasuruan turun dari 604.460 jiwa pada 2021 menjadi 549.243 jiwa pada 2024. Artinya, terdapat pengurangan lebih dari 55 ribu penerima manfaat. Kondisi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena jumlah masyarakat rentan di Kabupaten Pasuruan masih sangat besar, bahkan mencapai lebih dari satu juta jiwa.
Akibat kesenjangan tersebut, rasio cakupan PBI-JK terhadap masyarakat rentan sempat menyentuh angka terendah, yakni 54,62 persen pada 2024. Dengan kata lain, hampir separuh warga rentan berpotensi tidak memiliki jaminan kesehatan.
Bupati Rusdi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengoptimalkan APBD untuk berbagai layanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menutup kekurangan kuota tersebut tanpa dukungan pemerintah pusat.
“Untuk menyinkronkan data, kita sudah membangun command center sehingga kita tahu siapa yang memang berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak,” ujar Rusdi saat dihubungi, Jumat, (6/3/2026)
Menanggapi hal itu, Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama berbagai program bantuan sosial. Menurutnya, pembaruan data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Problem kita selama ini adalah data tidak masuk atau tidak diperbarui,” jelasnya.
Dengan proyeksi jumlah masyarakat rentan yang menurun menjadi sekitar 818–825 ribu jiwa pada 2025–2026, penambahan kuota PBI-JK diharapkan mampu meningkatkan rasio perlindungan kesehatan di Kabupaten Pasuruan hingga mendekati 100 persen.
Jika terealisasi, langkah ini sekaligus akan mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) serta memberikan perlindungan kesehatan bagi ratusan ribu warga miskin dan rentan dari risiko finansial akibat masalah kesehatan. (*)
