IDEA JATIM, PASURUAN – Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo resmi meluncurkan Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar) sebagai langkah strategis menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pasuruan, Kamis (12/2/2026).
Peluncuran program tersebut dilakukan di Pendopo Pemkab Pasuruan dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan formal.
Berdasarkan data terbaru, IPM Kabupaten Pasuruan saat ini berada di peringkat ke-28 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan nilai 73,02.
Dalam sambutannya, Mas Rusdi menyampaikan bahwa rendahnya capaian IPM tidak terlepas dari masih tingginya jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah.
Data Bapperida menunjukkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Pasuruan berada di peringkat ke-29 se-Jawa Timur. Kondisi ini juga berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 8,21 persen atau sekitar 138,43 ribu jiwa.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Saat ini masih ada 19.857 anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Melalui Gerbang Kembar, kami ingin memastikan mereka kembali mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.
Rusdi menjelaskan, salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah adalah masih adanya lembaga pendidikan informal, khususnya pondok pesantren, yang belum memiliki pendidikan formal atau program penyetaraan. Akibatnya, peserta didik tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional.
“Anak tidak sekolah ini dalam arti hanya sampai SD atau SMP, padahal seharusnya sampai SMA. Ada juga yang belajar di pesantren secara informal. Karena IPM dihitung dari pendidikan formal, kami minta Dewan Pesantren dan Kemenag ikut mengoordinasikan agar mereka kembali bersekolah,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Pasuruan akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren yang belum memiliki pendidikan formal. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui jumlah lembaga yang masih murni menerapkan sistem informal tanpa penyetaraan.
Untuk mempercepat penanganan, Rusdi menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan kecamatan. Pendataan anak tidak sekolah dimulai dari desa, direkap di tingkat kecamatan, lalu dilaporkan ke dinas terkait. Para camat juga diminta mengoptimalkan seluruh aset daerah, mulai dari SD, SMP, puskesmas, hingga UPT.
Mas Rusdi berharap, melalui Gerbang Kembar, Pemkab Pasuruan berharap angka putus sekolah dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Pasuruan yang lebih maju dan berdaya saing.
“Nanti dihitung desa mana yang paling cepat dan bagus penanganannya. Yang terbaik akan kita beri tambahan BKK sebagai bentuk apresiasi,” tandasnya. (*)
