IDEA JATIM, MALANG – Keamanan piring makan jutaan anak Indonesia kini menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bergerak cepat mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil guna menjamin bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bernutrisi, tetapi juga aman dari kontaminasi.
Melalui Bimbingan Teknis Penjamah Makanan yang digelar serentak di delapan wilayah koordinasi pada 7–8 Maret 2026, salah satunya di Hotel Aria Gajayana Malang, pemerintah memberikan standar ketat bagi para garda terdepan dapur gizi.
“Bimbingan teknis ini merupakan langkah krusial. Kita harus memastikan seluruh dapur SPPG mampu memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan tanpa toleransi,” tegas Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya.
Saat ini, Program MBG telah tumbuh pesat dengan melibatkan lebih dari 25.000 dapur SPPG yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Dengan keterlibatan masyarakat yang begitu luas, standarisasi menjadi tantangan sekaligus kewajiban. Sekitar 500 peserta yang terdiri dari kepala SPPG, juru masak, hingga pengawas gizi mengikuti pelatihan ini setiap harinya.
Sony menambahkan bahwa kualitas makanan adalah hak dasar. “Makanan bergizi adalah hak seluruh anak Indonesia. Karena itu, kualitas penyediaannya harus dijaga sejak dari dapur,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan, Suardi Samiran, menekankan bahwa keamanan pangan bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses. Prosedur sanitasi wajib diterapkan mulai dari penerimaan bahan baku, teknik pengolahan, cara penyimpanan, hingga tahap penyajian ke tangan anak-anak.
“Kualitas tidak hanya soal bahan baku yang mahal, tapi bagaimana cara kita mengolah dan menyajikannya secara bersih,” tambah Suardi.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Nurjaeni, memastikan bahwa percepatan SLHS ini bukan sekadar urusan administratif atau formalitas di atas kertas. Pemerintah menjanjikan pendampingan berkelanjutan bagi para pengelola dapur. “Kami ingin proses ini berlanjut. Setelah pelatihan, sertifikat terbit, dan yang terpenting, standar higiene diterapkan secara konsisten setiap hari di lapangan,” tegas Nurjaeni.
Melalui penguatan tata kelola ini, pemerintah optimistis Program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan berkelanjutan, memberikan dampak kesehatan nyata, dan menjadi fondasi kuat bagi generasi emas Indonesia di masa depan. (*)
