IDEA JATIM, MALANG – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Upaya ini dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari tahun ke tahun guna memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena kendala ekonomi.
Program KIP Kuliah kini menjadi tumpuan utama bagi jutaan anak bangsa untuk meraih gelar sarjana di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Melalui peningkatan anggaran ini, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas penerima, tetapi juga kualitas skema bantuan yang diberikan kepada mahasiswa.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ia menekankan bahwa KIP Kuliah hadir untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan formal yang berkualitas.
”Anggaran KIP Kuliah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pemerintah memastikan bahwa akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap terjaga dan menjadi prioritas utama,” ujar Abdul Kahar dalam keterangannya yang dirilis melalui laman resmi Universitas Negeri Malang (UM).
Peningkatan anggaran ini berdampak langsung pada besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa, yang kini disesuaikan dengan klaster wilayah tempat perguruan tinggi berada. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan riil mahasiswa di lapangan, sehingga mereka dapat fokus sepenuhnya pada proses akademik.
Abdul Kahar juga mengingatkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima secara ketat.
Hal ini bertujuan agar bantuan sosial pendidikan tersebut tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.
”Kami meminta perguruan tinggi untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan objektif. KIP Kuliah adalah amanah negara untuk mencetak pemimpin masa depan dari berbagai latar belakang ekonomi,” tambah Abdul Kahar.
Selain menanggung biaya pendidikan (UKT) yang dibayarkan langsung ke pihak universitas, program ini juga memberikan uang saku bulanan bagi mahasiswa. Harapannya, skema ini dapat mendorong angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan adanya jaminan kepastian anggaran ini, para siswa lulusan SMA atau sederajat diharapkan tidak lagi ragu untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah optimis bahwa investasi di bidang pendidikan melalui KIP Kuliah akan menjadi motor penggerak Indonesia Emas di masa mendatang. (*)
