IDEA JATIM, BATU – Pemerintah Kota Batu mempertegas komitmennya dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan ramah bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Halal Bihalal Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Pendidikan Khusus (MKKS PK) Provinsi Jawa Timur yang digelar di GOR Gajah Mada, Kota Batu, Minggu (12/4/2026).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, yang hadir mewakili Wali Kota, menyatakan bahwa pendidikan inklusif di wilayahnya telah masuk ke tahap implementasi strategis. Salah satu langkah konkretnya adalah pengoperasian Unit Layanan Disabilitas (ULD) sejak Desember 2024.
“Unit ini fokus menangani siswa inklusi secara komprehensif, mulai dari proses asesmen awal hingga masa transisi menuju sekolah reguler,” ujar Alfi di hadapan para kepala sekolah pendidikan khusus se-Jawa Timur.
Capaian dan Target Kota Batu Berdasarkan data terbaru, partisipasi ABK di sekolah reguler (jenjang TK, SD, hingga SMP) di Kota Batu menunjukkan tren positif. Saat ini, Pemkot Batu telah menunjuk enam sekolah sebagai pelopor pendidikan inklusi yang mendapatkan pendampingan teknis intensif dari ULD.
Langkah ini, menurut Alfi, sejalan dengan visi Batu Sae, khususnya pada poin Akomodatif dan Unggul, yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh anak untuk berkembang. Ia pun mengajak MKKS PK Jawa Timur bersinergi dalam tiga pilar utama.
Meliputi Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Pengembangan kurikulum adaptif yang sesuai kebutuhan unik setiap siswa. Serta Peningkatan sarana prasarana sekolah yang aksesibel dan ramah disabilitas.
Seirama dengan hal tersebut, Kabid Pembinaan PK-PLK Dinas Pendidikan Jatim, Murdianto, mengungkapkan rencana pembukaan ULD baru di wilayah Kecamatan Junrejo dalam waktu dekat. Selain aksesibilitas, Pemprov Jatim kini tengah memasifkan program pelatihan kompetensi bagi guru SLB.
“Guru-guru kita harus multitalenta. Tidak boleh hanya terpaku pada disiplin ilmu akademik, tetapi juga harus menguasai bidang vokasi,” tegas Murdianto.
Pergeseran fokus ke arah keterampilan vokasi ini dinilai sebagai solusi nyata bagi masa depan lulusan SLB. Murdianto menekankan bahwa tanpa keterampilan praktis, lulusan ABK berisiko menghadapi hambatan kemandirian setelah menyelesaikan sekolah.
Sebagai langkah nyata, Dinas Pendidikan Jatim mendorong kolaborasi antara SMK dan SLB. Diharapkan, guru-guru SLB mendapatkan pelatihan teknis dari SMK untuk kemudian dipraktikkan langsung kepada siswa, sehingga lulusan SLB memiliki bekal kemandirian ekonomi dan tidak menjadi beban bagi keluarga. (*)
