IDEA JATIM, BATU – Pemerintah Kota Batu menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Batu Tahun 2027 yang dilaksanakan di Aston Inn Hotel, Kota Batu, Rabu (18/2/2026). Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan fiskal dengan langkah yang terukur dan inovatif.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan RKPD 2027 yang sebelumnya telah diawali melalui Musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan (Bumiaji, Junrejo, dan Batu). Musrenbang tingkat kota sendiri dijadwalkan pada 16 Maret 2026 menyesuaikan agenda Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam laporannya, Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Ir. Bangun, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 diarahkan pada strategi yang matang dengan optimalisasi sumber daya manusia dan finansial. Untuk mendukung pelayanan dasar, alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2026 telah disiapkan, yakni pendidikan Rp25,5 miliar, kesehatan Rp2,9 miliar, dan sosial Rp544 juta.
Empat pilar transformasi menjadi fokus utama RKPD 2027, yakni transformasi ekonomi menuju daerah berdaya saing, transformasi tata kelola dan pelayanan publik yang prima, transformasi sosial, serta transformasi penguatan infrastruktur dan kewilayahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Batu menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan ruang dialog yang substansial dan konstruktif.
“Forum ini harus benar-benar menjadi ruang untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, Renstra hingga Renja, konsisten dan murni mengarah pada visi-misi kepala daerah. Tidak boleh ada yang menyimpang, apalagi berhenti,” tegasnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya respons cepat pemerintah daerah terhadap arah kebijakan nasional, termasuk penguatan swasembada pangan, ketahanan desa, koperasi, dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, konsistensi dan komitmen menjadi kunci agar transformasi pembangunan Kota Batu berjalan selaras dan berkelanjutan.
Pemateri utama, Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D, Guru Besar FEB UB, dalam paparannya bertema “Memperkuat Fondasi untuk Memenuhi Janji di Tengah Himpitan Efisiensi” menekankan pentingnya prioritas program, inovasi pembiayaan, dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Ia mendorong agar belanja daerah semakin berkualitas dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, perwakilan DPRD menyoroti pentingnya kolaborasi antara Bappeda, Dinas PUPR, dan desa dalam memastikan realisasi program infrastruktur secara bertahap dan terhindar dari duplikasi anggaran. Pemerintah menegaskan komitmen satu pintu koordinasi serta memastikan setiap pembangunan infrastruktur memiliki korelasi langsung dengan peningkatan ekonomi daerah.
Selain itu, disampaikan pula rambu-rambu ketat terkait mekanisme Pokok Pikiran (POKIR) DPRD agar seluruh usulan tetap selaras dengan indikator kinerja perangkat daerah, berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, serta bebas dari potensi penyimpangan maupun kepentingan non-publik.
Forum ini juga menguatkan arah pemberdayaan desa melalui alokasi Rp5 miliar per desa untuk penguatan BUMDesa dan Koperasi Merah Putih, serta mendorong skema pembiayaan kreatif seperti KPBU, CSR, dan optimalisasi dana pusat guna mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
Dengan semangat kolaborasi horizontal dan vertikal, Pemerintah Kota Batu optimistis RKPD 2027 akan menjadi pijakan akselerasi pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*)
