IDEA JATIM, BATU – Genderang perang terhadap korupsi dan ketidaktertiban administrasi ditabuh kencang oleh Wali Kota Batu, Nurochman. Menjelang batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2026, Cak Nur—sapaan akrabnya—memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat di lingkungan eksekutif Pemkot Batu.
Ia menegaskan tidak akan menoleransi alasan apa pun bagi pejabat wajib lapor yang terlambat menuntaskan kewajibannya.
“Saya pastikan tidak akan menoleransi keterlambatan tanpa alasan yang jelas. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga integritas kita sebagai pelayan publik,” ujar Nurochman tegas usai apel pagi di Balai Kota Among Tani.
Meskipun progres pelaporan hingga akhir Maret ini diklaim sudah mencapai 100 persen, Nurochman tidak ingin kecolongan di tahap verifikasi akhir. Ia langsung menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk “pasang badan” memastikan bawahannya segera menuntaskan proses verifikasi.
Guna memastikan tidak ada yang meleset, Cak Nur telah memerintahkan Inspektorat Kota Batu untuk melakukan pengawalan super ketat dan pendampingan intensif bagi pejabat yang masih mengalami kendala teknis, seperti pengumpulan dokumen aset.
“Kami ingin memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Transparansi harta kekayaan ini adalah bagian dari pencegahan korupsi yang harus dimulai dari diri kita sendiri,” tambahnya.
Langkah preventif ini diambil Pemkot Batu guna mempertahankan predikat patuh dan mendukung penilaian reformasi birokrasi serta Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. (*)
