Perkuat Kepastian Hukum, Pemkab Mojokerto Gandeng Kejari Lewat MoU Strategis
IDEAJATIM.ID, MOJOKERTO - Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hukum terus ditegaskan Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa. Terbaru, ia menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto sebagai langkah konkret memperkuat pendampingan hukum di lingkungan pemerintahan, Kamis, (16/4/2026)
Penandatanganan kesepakatan berlangsung di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto. Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Bupati itu menegaskan, kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berlandaskan kepastian hukum.
Ia menjelaskan, terdapat tiga poin utama dalam kesepakatan tersebut. Pertama, pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui peran jaksa pengacara negara, Kejari akan mewakili Pemkab maupun BUMD, baik sebagai penggugat maupun tergugat, melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
“Pendampingan ini penting agar setiap langkah kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Kedua, pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta pendampingan hukum (legal assistance) pada berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara. Ketiga, peningkatan kompetensi hukum bagi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, seminar, hingga penyuluhan hukum.
@ideajatim