IDEA JATIM, MALANG – Dorong pembentukan kebijakan yang akuntabel, Universitas Negeri Malang (UM) bersama Badan Keahlian DPR RI resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta seminar nasional di Ruang Sidang Senat, Graha Rektorat UM, Senin (10/8).
Kemitraan ini dirancang untuk menyatukan kepakaran akademisi dengan kebutuhan analisis kebijakan negara agar produk legislasi berbasis bukti nyata (evidence-based policy) dan responsif terhadap publik.
Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar agenda di atas kertas.
“Kami yakin MoU ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi nyata kita jalankan bersama,” tegas Bayu dalam sambutannya.