JOMBANG, IDEA JATIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Sumardi, bertandang ke Kabupaten Jombang. Kunjungan wakil rakyat tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat di Halaman Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pancasila yang berlokasi di Mojowarno, Kabupaten Jombang, Selasa (1/7/2025).
Beragam aspirasi terkait masalah pendidikan mencuat dalam pertemuan yang dihadiri puluhan orang mulai dari kepala sekolah, guru lembaga pendidikan formal, tokoh agama, tokoh pemuda, guru ngaji, hingga tokoh masyarakat.
Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Pancasila, Muhammad Nur Husaini menyampaikan kondisi bangunan sekolah di bawah kepemimpinannya rusak. Termasuk penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang makin menurun jumlah siswanya.
Demikian juga soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para guru yang terlihat ada kesenjangan antara guru yang mengajar di lembaga pendidikan naungan Kementerian Agama (Kemenag) dengan guru dalam naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“TPP naungan Kemenag sama Diknas ada kesenjangan, Kemenag ada Inpasing. Naungan Diknas atau Cabdin, inpasing sudah lama ditiadakan, jadi hanya mendapat TPP. Barangkali bisa diadakan kembali, sehingga bukan naungan Kemenag saja,” ucap Husaini, Selasa (1/7/2025).
Senada, Fery Kurniawan selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pancasila berujar bukan hanya pada sarana pendidikan, hak siswa kurang mampu dalam memperoleh beasiswa disebutnya juga berkurang.
Hal yang dimaksud mengenai penerimaan PIP telah berkurang banyak. Siswa masih membutuhkan hal itu, mengingat rata-rata siswa yang belajar di sekolah binaan yayasan Pancasila berasal dari daerah pinggiran Jombang dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
“Pemangkasan PIP, awalnya dapatnya banyak, tapi sekarang menurun. Kami rata-rata menengah ke bawah. Harapan kami, semoga permohonan PIP dari siswa SMP, SMA, SMK ini bisa terserap,” ungkap Fery Kurniawan.
Sementara, Mubaiyyinah seorang guru Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) di Mojowarno dalam aspirasinya menyayangkan absennya kepedulian pemerintah pada guru TPQ. Sebab, hingga saat ini kesejahteraan guru ngaji masih jauh dari kata pantas.
“Pendidikan Al-Qur’an, jarang yang mendukung. Apalagi tingkat provinsi. Tingkat desa masih minim, tempat mengaji masih memprihatinkan, kami minta gaji guru ngaji. Kami berharap ada insentif guru ngaji di Mojowarno,” bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi fasilitas sekolah yang terlihat sudah tidak layak hingga membahayakan.
“Banyak bagian gedung sekolah SMK Pancasila yang sudah rapuh dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujar politisi Golkar Jatim ini.
Namun, untuk persoalan sekolah rusak. Aspirasi itu sudah ditindaklanjuti dan saat ini dalam proses pengawalan program.
“Kami banyak menerima keluhan terkait fasilitas sekolah. Kalau soal bangunan memang ini sudah tua dan sebagian besar rusak. Ini perlu segera mendapat perhatian, apalagi di tengah persaingan dunia pendidikan yang semakin kompetitif,” bebernya.
Bukan hanya sekolah rusak, Legislator Jatim yang akrab disapa Cak Sumardi ini juga menampung aspirasi soal program PIP hingga kesejahteraan guru ngaji atau guru TPQ. Terkait dua program tersebut pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif.
“Sebab, ada beberapa kajian hingga data yang harus dibedah untuk mengurai persoalan itu,” ujarnya.
SMK Pancasila ini merupakan sekolah swasta yang telah lama berdiri dan menjadi tumpuan pendidikan bagi siswa-siswa di wilayah pinggiran. Sayangnya, sejak pertama kali dibangun, gedung sekolah belum pernah mendapat renovasi besar.
Untuk persoalan sekolah rusak, pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi itu dalam dekat ini. Pihak sekolah telah mengajukan proposal bantuan dari APBD Jatim. Ia akan mengawal pernohonan bantuan tersebut agar bisa segera direalisasikan demi keselamatan dan kelancaran proses belajar siswa.
“Proposal sudah kami masukkan ke dinas terkait. Harapannya segera ada realisasi. Sementara ini, ruang kelas yang rusak digantikan dengan ruang lain yang masih bisa dipakai agar kegiatan belajar tetap berjalan,” katanya.
SMK Pancasila sendiri saat ini memiliki sembilan rombongan belajar (rombel). Namun, keterbatasan ruang membuat sekolah harus memutar otak dalam menyiasati kegiatan pembelajaran.
“Nantinya, kami akan rancang bangunan bertingkat agar bisa menampung lebih banyak siswa. Kami akan bangun secara bertahap dan berkelanjutan sesuai anggaran yang tersedia,” pungkasnya. (*)
