IDEAJATIM.ID, Surabaya – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyoroti pelibatan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung dalam agenda kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertajuk misi dagang ke luar negeri.

Ketua Bidang Politik dan Demokrasi BADKO HMI Jawa Timur, Tsabit Ikhmaddi, mempertanyakan urgensi dan relevansi keikutsertaan Cipayung dalam kegiatan yang semestinya berorientasi pada penguatan sektor ekonomi, khususnya perluasan pasar dan kerja sama perdagangan.

“Di tengah seruan efisiensi anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan Pemprov Jatim justru menimbulkan pertanyaan publik. Misi dagang seharusnya fokus pada pelaku usaha, eksportir, dan stakeholder ekonomi, bukan memperluas partisipasi yang tidak berkorelasi langsung,” ujar Tsabit dalam keterangannya.

Menurutnya, pelibatan unsur non-ekonomi dalam misi dagang berpotensi menambah beban anggaran tanpa jaminan output yang terukur bagi peningkatan perekonomian daerah. Ia menilai, langkah tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik guna menghindari persepsi pemborosan anggaran.

“Misi dagang seharusnya fokus pada penguatan sektor ekonomi dan pelaku usaha, bukan malah memperluas rombongan dengan pihak-pihak yang tidak memiliki korelasi langsung”

Tsabit juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan secara transparan rincian anggaran kegiatan, termasuk dasar pertimbangan pelibatan Cipayung dalam rombongan misi dagang ke Palangkaraya dan Kuala Lumpur.

“Keterbukaan informasi menjadi penting agar publik dapat menilai sejauh mana efektivitas kegiatan ini. Jangan sampai program yang seharusnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi justru menjadi beban anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tsabit meminta agar Pemprov Jatim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program misi dagang ke depan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Jika terdapat ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran, maka perlu ada koreksi kebijakan dan pertanggungjawaban yang jelas. Prinsip efisiensi harus dijalankan secara konsisten, tidak hanya menjadi wacana,” pungkasnya. (*)