IDEA JATIM, DENPASAR – Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto menghadiri pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Bali Room Wantilan Convention Centre, Hotel Prama Sanur, Denpasar, Jumat (22/5/2026).
Forum ini melahirkan sejumlah rekomendasi krusial yang ditandatangani oleh Ketua Komwil IV APEKSI Wahyu Hidayat untuk dibawa ke tingkat Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Dalam sidang pleno tersebut, jajaran Pemerintah Kota Batu bersama perwakilan dari 13 kota secara aktif merumuskan poin-poin strategis yang dibagi ke dalam klaster internal dan eksternal.
Salah satu isu utama yang dikawal adalah tuntutan ketahanan fiskal daerah akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat hingga 20 persen pada tahun 2026, serta kesiapan daerah memenuhi amanat batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027 mendatang.
Selain masalah keuangan, forum ini menyoroti sektor tata kelola pemerintahan dan regulasi. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi kendala penilaian LPPD tahun 2026 akibat keterlambatan petunjuk teknis, hambatan implementasi SIPD RI di daerah yang membutuhkan solusi cepat, hingga belum adanya regulasi pusat yang mengatur penegasan batas kelurahan.
Forum juga mendorong adanya konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui penggabungan paket sejenis demi efisiensi anggaran sesuai dengan kerangka Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Pada klaster pertanahan dan tata ruang, dibahas mengenai sulitnya penetapan luasan lahan sawah di daerah perkotaan yang secara natural memiliki dinamika perubahan peruntukan yang tinggi.
Terkait hal ini, para kepala daerah mendorong adanya kebijakan relaksasi, fleksibilitas, dan diskresi bagi masing-masing daerah untuk menyesuaikan lahan sawah dilindungi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Sementara di sektor ekonomi, Komwil IV menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan dan pengembangan UMKM berbasis sektor unggulan daerah dengan mulai mengadopsi pembayaran non-tunai untuk parkir dan BBM, serta kewajiban penggunaan kendaraan non-fosil guna mendukung target Indonesia Zero Emission.
Tata kelola Program Strategis Nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat juga direkomendasikan agar pelaksanaannya wajib memaksimalkan potensi UMKM lokal serta didukung oleh harmonisasi regulasi antar-kementerian agar pembiayaannya tidak membebani APBD.
Pemerintah Kota Batu juga berpartisipasi dalam pameran Denpasar City Expo, yang mempromosikan ekosistem agrowisata dan produk kriya unggulan guna menarik minat investasi, sekaligus menjajakan produk olahan hasil pertanian asli bumi Kota Batu seperti keripik buah dan sayur yang ramai diburu para pengunjung dan wisatawan mancanegara. (*)
